Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Lampung

 

 

Minggu, 20 Agustus 2017, pagi.

“Umi, hari Minggu kok pergi lagi?” bungsu saya protes.

“Iya, Umi ada undangan acara penting, bolehkan?”

Dengan beberapa kompensasi yang disepakati, pagi ini saya meninggalkannya di rumah.

***

Wisma Rimbawan.

Bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islam Infonesia, MPR TI mengadakan sosialisasi 4 pilar MPI RI d Lampung.

Alhamdulillah, saya hadir tepat sesuai waktu yang tertera di undangan. Panitia sudah siap dengan segala fasilitasnya, beberapa peserta sudah hadir.

Saya mengambil tempat favorit, jika hadir di acara tanpa membawa anak, di barisan kedua agak tengah, di belakang kursi undangan vip.

Kenapa di situ?

Ha ha, supaya fokus memperhatikan aktivitas di panggung utama.

Apalagi ini acara yang menggunakan anggaran negara, uang rakyat dan membicarakan masalah bangsa. Cieeeeh, nasionalismenya muncul.

Di posisi ini juga mudah dilihat moderator saat mengacungkan tangan untuk bertanya.

O ow! Saya sudah membocorkan rahasia, ya?๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†

Sayang, kalau kesempatan bertemu wakil rakyat dilewatkan begitu saja. Ini saat tepat untuk tabayun atau klarifikasi isu kebangsaan yang sedang update, kan?

Hmm, bisa dimaklumi kalau acara tidak tepat waktu saat memulainya sesuai undangan. Panitia mungkin merasa sayang, kalau dimulai tetap waktu, sedang peserta belum begitu banyak. Sayang informasi yang disampaikan tidak utuh diterima oleh peserta yang terlambat.

Atau sengaja dibuat undangan dengan tenggang waktu tunggu?

Nah! Ini kebiasaan yang membuat peserta yang biasa ontime, kapok!

PR kita, nih!

***

 

Pada sambutannya, Bapak Muchlas E Bastari, selaku dewan syuro Dewan Dakwah Islam Indonesia Lampung mengatakan bahwa, bagi DDII, antara Islam dan Pancasila tidak ada dikotomi, pembahasan masalah ini sudah selesai. Yang jadi masalah saat ini adalah bagaimana 4 pilar MPR RI benar-benar bisa ditegakkan.

Selanjutnya. Bapak H. DR. Hidayat Nurwahid, MA, (biasa diinisial HNW) selaku wakil ketua MPR RI, menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara hari ini. Beliau mempertegas, bahwa yang akan disosialisasikan bukan 4 pilar bangsa, tetapi 4 pilar MPR RI.

***

Pada acara inti, yaitu sosialisasi, HNW memaparkan apa yang dimaksud dengan 4 pilar tersebut, yaitu:

1. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI

3. NKRI sebagai bentuk Negara

4. Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Nrgara.

Beliau juga menyampaikan, bahwa isi UUD NRI tahun 1945 terdiri dari 21 bab 73 pasal 170 ayat.

Woww! Ini emak-emak kurang update, jadi begitu produktifnya beranak pinak UUD 45 yang dulu dipelajari di mata pelajaran PMP, ya?

 

Sosialisasi kedua disampaikan oleh Bapak Muzzamil Yusuf, dari fraksi PKS DPR RI.

 

Intinya, beliau mengingatkan bahwa Negara Indonexia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, bukan yang lain, juga penjelasannya tentang bentuk negara itu.

Beberapa pasal UUD NRI tahun 1946 juga dijelaskan.

Satu hal menarik yang saya catat, saat beliau mengatakan bahwa partai politik adalah pilar negara, di mana di sana merupakan sumber kepemimpinan.

Hmm, langsung teringat pemilu-pemilu yang lalu.

Apa kesan umum tentang pemilu?

Perebutan kekuasaan, atau memilih pemimpin?

***

Saat yang dinanti, akhirnya sampai juga, sesi tanya jawab.

Hendri Kurniawan, selaku moderator, hanya membuka satu termin tanya jawab, mengingat waktu yang sempit.

Sesuai skenario saat mengambil posisi, saya segera mengacungkan jempol, eh, jari.

Dugaan saya tidak meleset, sesuai harapan, dilihat dan situnjuk oleh moderator sebagai salah satu penanya, urutan kedua. Sayu-satunya penanya wanita. (Hi hi, satu-satunya dari tiga, kok bangga๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†)

Pertanyaan dari dua penanya lain, tentu berbobot, menyangkut angka-angka menyangkut kebijakan negara, juga masalah politik.

Saya?

Khas pertanyaan emak-emak yang beraroma curhat๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†.

Mau tahu yang saya tanyakan?

1. Sebagai seorang ibu, saya sangat khawatir, cenderung paranoid jika melihat kondisi saat ini. Bagaimana nasib anak-anak kita nanti jika situasi tidak berubah? Apa yang bisa kita lakukan saat melihat para pejabat yang melanggar konstitusi, padahal seharusnya merekalah teladan bagi rakyat untuk menegakkannya?

2. Partai adalah sumber kepemimpinan, bagaimana program dakwah DDII mengapresiasi hal ini? Adakah langkah-langkah yang direncanakan ย untuk mendakwahi partai-partai agar mampu memunculkan para pemimpin yang baik, sehingga anggota parlemen dari partai manapun yang terpilih akan melakukan yang terbaik untuk Indonesia.

He he, pasti kepo apa jawabannya, ya?

Jawaban HNW lumayan menyejukkan, bahwasanya kita tidak dibebani amanah yang melampaui kemampuan. Yakinlah, bahwa sebagai orang tua, kita diberi kemampuan untuk membimbing anak-anak kita. Doa yang disertai kekhawatiran, sangat didengar Allah.

Mekanisme hukum untuk pelanggaran konstitusi sudah diatur, teruslah menjadi pengawas, ikuti prosedur sesuai peraturan.

Muzzamil, menambahkan jawaban.

Beliau menyampaikan, beberapa negara mengalami perubahn frontal karena kekuatan sosial. Dengan3 C di zaman ini, mampu mengalahkn kekuatan media, duh, kok lupa ya, 3C-nya? Intinya kita harus Creatif (nah, ketemu satu) memanfaatkan komunikasi dan media sosial untuk melakukan perubahan. Semangat 212 telah membuktikan itu.

Untuk dakwah partai, anggota parlemen dari partai dakwah PKS terus melakukan itu. Dakwah di parlemen, juga mendakwahi anggota partai-partai.

Semoga acara sosialisasi ini tepat sasaran, walaupun saya nggak janji sanggup menamatkan buku-buku yang dibagikan. Soalnya saya kalau baca buku yang menggunakan bahasa hukum, sering pusing dan nggak paham-paham. Beda kalau dijelaskan lisan oleh ahlinya, ya seperti hari ini.

Artnya, program ini layak diteruskan.

Add Comment